Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan

Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan. Peraturan ini menjadi salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan perbekalan kesehatan di Indonesia, mulai dari perencanaan, produksi, penyediaan, peredaran, pengendalian, hingga pembinaan dan pengawasan.

Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 mengatur berbagai ketentuan mengenai ketersediaan dan pemerataan perbekalan kesehatan, termasuk obat-obatan, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta berbagai produk kesehatan lainnya.

Regulasi ini ditetapkan untuk memastikan perbekalan kesehatan tersedia secara merata, mudah dijangkau, memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu, baik dalam kondisi normal maupun ketika terjadi keadaan darurat, bencana, kejadian luar biasa (KLB), wabah, dan krisis kesehatan.

Bagi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pelaku usaha di bidang farmasi dan alat kesehatan, maupun pihak yang berkepentingan dengan regulasi kesehatan, memahami isi Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 merupakan hal yang penting.

Berikut pembahasan mengenai isi, ruang lingkup, dan ketentuan penting dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Identitas Permenkes Nomor 5 Tahun 2026

Berikut identitas peraturan yang perlu diketahui:

  • Jenis Peraturan: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
  • Nomor: 5 Tahun 2026
  • Tentang: Perbekalan Kesehatan
  • Ditetapkan di: Jakarta
  • Tanggal Penetapan: 17 April 2026
  • Tanggal Pengundangan: 4 Mei 2026
  • Berita Negara: Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 283
  • Pejabat Penetap: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi G. Sadikin

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan

Dalam Pasal 2, pengaturan perbekalan kesehatan memiliki dua tujuan utama, yaitu:

  1. Memenuhi ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, baik pada kondisi normal maupun kondisi darurat, bencana, KLB, wabah, dan krisis kesehatan.
  2. Melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 mengatur enam ruang lingkup utama, yaitu:

  1. Perencanaan.
  2. Produksi.
  3. Penyediaan.
  4. Peredaran.
  5. Pengendalian.
  6. Pembinaan dan pengawasan.

Isi dan Pokok Pengaturan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 terdiri atas 10 bab dan 126 pasal. Berikut ringkasan materi penting yang diatur di dalamnya.

1. Ketentuan Umum

Bab I mengatur ketentuan umum dan berbagai istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan perbekalan kesehatan.

Dalam peraturan ini, Perbekalan Kesehatan didefinisikan sebagai semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Beberapa jenis perbekalan kesehatan yang diatur meliputi:

  • Sediaan Farmasi.
  • Alat Kesehatan.
  • Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
  • Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).

Sediaan Farmasi mencakup obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

2. Perencanaan Perbekalan Kesehatan

Bab II mengatur perencanaan perbekalan kesehatan untuk memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat.

Perencanaan dilakukan dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta memperhatikan efisiensi dan akuntabilitas.

Penyusunan rencana kebutuhan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan:

  • Pola penyakit.
  • Jumlah sasaran.
  • Jenis dan jumlah perbekalan kesehatan.
  • Penyelenggaraan upaya kesehatan.
  • Ketersediaan stok di fasilitas pelayanan kesehatan.
  • Aksesibilitas.
  • Risiko kondisi darurat, bencana, KLB, wabah, atau krisis kesehatan.

Rencana kebutuhan perbekalan kesehatan disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan diuraikan dalam perencanaan tahunan.

Perencanaan juga mencakup kebutuhan stok penyangga dan cadangan strategis.

Selain itu, perencanaan dilakukan melalui pendekatan kebutuhan dan pendekatan suplai untuk menghasilkan rencana kebutuhan nasional serta rencana produksi dan/atau impor.

3. Produksi Perbekalan Kesehatan

Bab III mengatur ketentuan produksi perbekalan kesehatan, termasuk pemenuhan standar, prioritas produksi, penelitian, pengembangan, inovasi, serta penguatan kapasitas industri.

Produksi perbekalan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas produksi berupa industri, usaha, atau lembaga yang memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produksi perbekalan kesehatan wajib memenuhi Cara Pembuatan yang Baik (CPB), yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai ketentuan.

Fasilitas produksi juga bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu produk yang dihasilkan.

Beberapa ketentuan penting lainnya meliputi:

  • Mengutamakan penggunaan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri.
  • Pengembangan industri perbekalan kesehatan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian industri.
  • Penetapan perbekalan kesehatan prioritas oleh Menteri.
  • Pengembangan penelitian, pengembangan, dan inovasi produk kesehatan.
  • Penguatan kapasitas dan kapabilitas produksi dalam negeri.
  • Pencadangan kapasitas produksi untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana, KLB, wabah, atau krisis kesehatan.

Perbekalan kesehatan prioritas dapat berupa perbekalan kesehatan esensial, obat generik, produk obat derivat plasma, radiofarmaka, dan fitofarmaka.

4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan

Bab IV mengatur penyediaan perbekalan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas produksi, distributor, fasilitas pengelolaan kefarmasian, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyediaan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai rencana kebutuhan.

Salah satu ketentuan penting dalam Pasal 40 adalah penyediaan perbekalan kesehatan harus memperhitungkan kebutuhan stok penyangga paling rendah 10% dan paling tinggi 30% dari rencana kebutuhan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan juga harus mengutamakan perbekalan kesehatan yang menggunakan bahan baku dan/atau komponen produksi dalam negeri.

Untuk pengadaan, peraturan ini mengatur penggunaan katalog elektronik bagi instansi pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan program kesehatan lainnya.

Pengadaan melalui katalog elektronik bertujuan menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

5. Peredaran Perbekalan Kesehatan

Bab V mengatur perizinan peredaran, penandaan, penggolongan, impor dan ekspor, mekanisme jalur khusus, distribusi, promosi, penarikan, serta pemusnahan perbekalan kesehatan.

Beberapa ketentuan penting dalam bab ini antara lain:

a. Perizinan peredaran

Perbekalan kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk yang mendapatkan izin edar harus memenuhi kriteria keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

b. Penandaan produk

Pemilik izin edar wajib mencantumkan penandaan yang memuat informasi keamanan, kemanfaatan, petunjuk penggunaan, dan/atau informasi lain sesuai ketentuan.

Informasi tersebut harus objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.

c. Penggolongan obat dan alat kesehatan

Obat digolongkan menjadi obat dengan resep dan obat tanpa resep.

Obat dengan resep terdiri atas obat keras, narkotika, dan psikotropika. Sementara itu, obat tanpa resep terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas.

Obat bahan alam digolongkan menjadi jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya.

Alat kesehatan digolongkan berdasarkan tingkat risiko, yaitu kelas A, B, C, dan D.

d. Impor dan ekspor

Perbekalan kesehatan yang diimpor dan diekspor wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu.

Impor juga diatur melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Distribusi dan promosi

Distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan wajib memenuhi Cara Distribusi yang Baik (CDB).

Promosi dan iklan harus memberikan informasi yang objektif, lengkap, tidak menyesatkan, serta mematuhi etika periklanan.

f. Penarikan dan pemusnahan

Perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, serta penandaan wajib ditarik dari peredaran.

Produk yang tidak memenuhi persyaratan, tidak memiliki izin edar, izin edarnya dicabut, kedaluwarsa, atau terkait tindak pidana di bidang kesehatan juga dapat dikenai ketentuan pemusnahan sesuai peraturan.

6. Pengendalian Perbekalan Kesehatan

Bab VI mengatur pengendalian ketersediaan dan akses, pengendalian produksi dan impor, pengendalian harga, serta kewajiban pelaporan.

Pengendalian ketersediaan dan akses dilakukan melalui:

  • Monitoring dan evaluasi berkala.
  • Mitigasi terhadap potensi kekosongan perbekalan kesehatan.
  • Penyediaan stok penyangga dan cadangan strategis.
  • Percepatan ketersediaan dan akses perbekalan kesehatan inovatif yang digunakan di negara lain.

Pengendalian juga dilakukan terhadap produksi dan impor agar ketersediaan perbekalan kesehatan dapat terjaga.

Dalam hal harga, Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian harga perbekalan kesehatan pada produsen, distributor, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya.

Masyarakat juga dapat melaporkan informasi mengenai harga perbekalan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Menteri.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Bab VII mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perbekalan kesehatan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pembinaan bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar.

Pembinaan dapat dilaksanakan melalui:

  • Komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
  • Sosialisasi dan advokasi.
  • Penguatan kapasitas dan bimbingan teknis.
  • Konsultasi.
  • Pendidikan dan pelatihan.
  • Fasilitasi dan pendampingan.
  • Pemberian penghargaan.

Sementara itu, pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau insidental melalui pemantauan dan evaluasi, pemeriksaan atau inspeksi, reviu, serta bentuk pengawasan lainnya.

8. Sanksi

Bab VIII mengatur sanksi administratif bagi pemilik izin edar dan/atau pelaku usaha di bidang perbekalan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.

Sanksi administratif dapat berupa:

  1. Peringatan.
  2. Penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan perizinan berusaha.
  3. Pengenaan denda administratif.
  4. Pengenaan daya paksa polisional.
  5. Pencabutan perizinan berusaha.

Daya paksa polisional dapat berupa penarikan produk dari peredaran, ganti rugi, pemusnahan, penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet, serta penutupan akses permohonan perizinan berusaha.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat risiko pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Peralihan

Bab IX mengatur ketentuan peralihan.

Berdasarkan Pasal 122, pengaturan mengenai penyelenggaraan perbekalan kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 123 juga mengatur bahwa ketentuan surat persetujuan impor sediaan farmasi berupa narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, dan plasma sebagai bahan baku produk obat derivat plasma dilaksanakan setelah 90 hari terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

10. Ketentuan Penutup

Bab X mengatur ketentuan penutup.

Pasal 124 menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan perbekalan kesehatan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026.

Selanjutnya, Pasal 125 mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perbekalan kesehatan.

Pasal 126 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kapan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 Mulai Berlaku?

Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2026 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2026.

Peraturan ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 283.

Berdasarkan Pasal 126, Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Mei 2026.

Download Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan

Bagi Anda yang membutuhkan dokumen resmi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan, silakan menggunakan dokumen PDF yang disediakan bersama postingan ini.

Dokumen tersebut terdiri atas 52 halaman dan memuat ketentuan lengkap mulai dari Bab I sampai dengan Bab X, termasuk seluruh pasal yang mengatur penyelenggaraan perbekalan kesehatan di Indonesia.

Silakan unduh dan simpan dokumen tersebut sebagai referensi dalam memahami regulasi terbaru mengenai perbekalan kesehatan.

[DOWNLOAD PERMENKES NOMOR 5 TAHUN 2026 PDF DISINI]

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

1. Apa itu Permenkes Nomor 5 Tahun 2026?

Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perbekalan Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan perbekalan kesehatan, mulai dari perencanaan, produksi, penyediaan, peredaran, pengendalian, hingga pembinaan dan pengawasan.

2. Kapan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 ditetapkan?

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2026 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi G. Sadikin.

3. Kapan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 mulai berlaku?

Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2026, yaitu tanggal pengundangannya.

4. Apa saja yang termasuk perbekalan kesehatan?

Perbekalan kesehatan merupakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Cakupannya antara lain sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK).

5. Apa tujuan diterbitkannya Permenkes Nomor 5 Tahun 2026?

Tujuannya adalah memenuhi ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan serta melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

6. Berapa lama jangka waktu penyusunan rencana kebutuhan perbekalan kesehatan?

Berdasarkan Pasal 5, rencana kebutuhan perbekalan kesehatan disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan diuraikan dalam perencanaan tahunan.

7. Berapa persentase stok penyangga perbekalan kesehatan?

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2), penyediaan perbekalan kesehatan harus memperhitungkan kebutuhan stok penyangga paling rendah 10% dan paling tinggi 30% dari rencana kebutuhan.

8. Apakah perbekalan kesehatan wajib memiliki izin edar?

Ya. Berdasarkan Pasal 50, perbekalan kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu seperti darurat, bencana, KLB, wabah, atau krisis kesehatan, dapat digunakan mekanisme persetujuan penggunaan darurat sesuai kewenangan.

9. Apa saja sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Permenkes ini?

Berdasarkan Pasal 117, sanksi administratif dapat berupa peringatan, pembekuan perizinan berusaha, denda administratif, daya paksa polisional, dan pencabutan perizinan berusaha.

10. Apakah peraturan sebelumnya masih berlaku setelah Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 diterbitkan?

Berdasarkan Pasal 124, ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan perbekalan kesehatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026. Namun, sejumlah peraturan yang disebutkan secara khusus dalam Pasal 125 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Berapa lama waktu penyesuaian terhadap Permenkes Nomor 5 Tahun 2026?

Berdasarkan Pasal 122, penyesuaian pengaturan penyelenggaraan perbekalan kesehatan harus dilakukan paling lama 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan.

12. Di mana mendapatkan dokumen lengkap Permenkes Nomor 5 Tahun 2026?

Dokumen lengkap Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan dapat diunduh melalui file PDF yang disediakan pada bagian download postingan ini.

Penutup

Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan merupakan regulasi penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Peraturan ini mengatur pengelolaan perbekalan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengawasan dan pengendalian.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan ketersediaan perbekalan kesehatan dapat terjamin, distribusinya semakin merata, serta produk yang digunakan masyarakat memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Bagi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya, sangat disarankan untuk membaca dokumen peraturan secara lengkap agar dapat memahami setiap ketentuan yang berlaku.

Semoga informasi dan dokumen Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan ini bermanfaat.