Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data

Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kemendikdasmen agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2026, Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 hadir sebagai upaya memperbaiki dan menyesuaikan tata kelola data pendidikan dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan kebijakan pemerintahan.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dengan adanya regulasi tersebut, pengelolaan data di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan menjadi lebih terintegrasi, terstandar, dan akuntabel.

Lantas, apa saja isi dan ketentuan penting dalam Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Apa Itu Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026?

Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Satu Data Kementerian merupakan kebijakan tata kelola data di lingkungan Kemendikdasmen dalam rangka melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia.

Melalui peraturan ini, pemerintah mengatur bagaimana data pendidikan dan data kebahasaan serta kesastraan dikumpulkan, diperiksa, diolah, dianalisis, dikelola, hingga disebarluaskan.

Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh data yang dikelola kementerian memiliki standar yang sama, dilengkapi metadata, dapat dipertukarkan antar-sistem, serta menggunakan kode referensi dan data induk.

Tujuan Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan Pasal 2, penyelenggaraan Satu Data Kementerian memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

  1. Meningkatkan dan mendorong tata kelola Data Kementerian yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
  2. Mewujudkan pengelolaan ekosistem Data Kementerian yang sesuai dengan aspek penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
  3. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Selain itu, pelaksanaan Satu Data Kementerian juga wajib memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Data Kementerian

Dalam Pasal 4, Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 menjelaskan bahwa Data Kementerian terdiri atas dua kelompok utama, yaitu data pendidikan serta data kebahasaan dan kesastraan.

1. Data Pendidikan

Data pendidikan meliputi:

  • Data satuan pendidikan.
  • Data badan penyelenggara satuan pendidikan.
  • Data peserta didik.
  • Data pendidik dan tenaga kependidikan.
  • Data sumber daya pendidikan.
  • Data substansi pendidikan.
  • Data capaian pendidikan.
  • Data layanan pendidikan.

Data tersebut mencakup semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi kementerian.

2. Data Kebahasaan dan Kesastraan

Data kebahasaan dan kesastraan meliputi:

  • Data objek kebahasaan dan kesastraan.
  • Data lembaga kebahasaan dan kesastraan.
  • Data sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan.
  • Data substansi kebahasaan dan kesastraan.

Ketentuan Akses dan Pembatasan Data Kementerian

Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 mengatur pemberian dan pembatasan akses Data Kementerian untuk menjamin aksesibilitas data bagi pengguna yang berwenang sekaligus melindungi data yang aksesnya dibatasi.

Berdasarkan Pasal 39, Walidata menyediakan akses Data Kementerian melalui Portal Data Kementerian.

Hal menarik yang perlu diketahui adalah:

  • Pengguna Data dapat mengakses Data Kementerian melalui portal tanpa dipungut biaya.
  • Pengguna Data tidak memerlukan dokumen kesepahaman.
  • Tidak diperlukan perjanjian kerja sama dan/atau dokumen pernyataan untuk mengakses data pada portal tersebut.

Namun, tidak semua data dapat diakses secara bebas. Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses terhadap data tertentu melalui Forum Satu Data Kementerian. Penetapan pembatasan akses dilakukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 PDF

Bagi pendidik, tenaga kependidikan, pengelola data pendidikan, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang membutuhkan dokumen resmi peraturan ini, silakan mengunduh dan mempelajari dokumen Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dokumen ini memuat keseluruhan ketentuan mulai dari ketentuan umum, ruang lingkup data, penyelenggara Satu Data, prinsip dan tahapan penyelenggaraan, akses data, perlindungan data pribadi, portal data, kerja sama, evaluasi, pendanaan, hingga ketentuan penutup.

[DOWNLOAD PERMENDIKDASMEN NOMOR 27 TAHUN 2026]

Nama Dokumen: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Format: PDF

Jumlah Halaman: 19 halaman.

Tanggal Penetapan: 4 November 2026.

Demikian informasi tentang Permendikdasmen Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga ada manfaatnya