PP Nomor 34 Tahun 2026 Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, penyelesaian sengketa, pembinaan, hingga kelembagaan penataan ruang.

Penataan ruang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Penggunaan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi perlu direncanakan dan dikelola secara terpadu agar pembangunan dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 34 Tahun 2026, pemerintah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Lalu, apa saja isi dan ketentuan penting dalam PP Nomor 34 Tahun 2026? Berikut pembahasan lengkapnya.

Identitas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026

Berikut identitas peraturan yang perlu diketahui:

  • Jenis Peraturan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  • Nomor: 34
  • Tahun: 2026
  • Tentang: Penyelenggaraan Penataan Ruang
  • Ditetapkan di: Jakarta
  • Tanggal Penetapan: 28 Juli 2026
  • Tanggal Diundangkan: 28 Juli 2026
  • Lembaran Negara: Tahun 2026 Nomor 93

PP Nomor 34 Tahun 2026 ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 28 Juli 2026.

Latar Belakang dan Tujuan PP Nomor 34 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 2, pengaturan penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:

  1. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  2. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  3. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  4. Mewujudkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan tata ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keteraturan pembangunan, keadilan, dan keterpaduan pengelolaan wilayah.

Ruang Lingkup Pengaturan PP Nomor 34 Tahun 2026

Dalam Pasal 4, PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur tujuh ruang lingkup utama penyelenggaraan penataan ruang, yaitu:

  1. Perencanaan Tata Ruang.
  2. Pemanfaatan Ruang.
  3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  4. Pengawasan Penataan Ruang.
  5. Sengketa Penataan Ruang.
  6. Pembinaan Penataan Ruang.
  7. Kelembagaan Penataan Ruang.

Ketujuh aspek tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata ruang yang tertib dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan penataan ruang. Perencanaan ini dilakukan untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang (RTR) yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Berdasarkan Pasal 5, perencanaan tata ruang menghasilkan dua jenis rencana, yaitu:

A. Rencana Umum Tata Ruang

Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri atas:

  • RTR Wilayah Nasional.
  • RTR Wilayah Provinsi.
  • RTR Wilayah Kabupaten.
  • RTR Wilayah Kota.

B. Rencana Rinci Tata Ruang

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

  • RTR pulau/kepulauan.
  • RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
  • Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • RDTR Kabupaten.
  • RDTR Kota.

Salah satu ketentuan penting dalam Pasal 6 adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menyediakan Rencana Tata Ruang dalam bentuk digital sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Penyediaan RTR secara digital dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kesesuaian lokasi rencana kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang secara lebih mudah.

Selain itu, penyusunan RTR melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui konsultasi publik serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan dan pengelolaan data.

2. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap kegiatan pembangunan, usaha, maupun kegiatan lainnya harus memperhatikan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Salah satu instrumen penting dalam pemanfaatan ruang adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dalam peraturan ini dikenal beberapa bentuk dokumen KKPR, antara lain:

  • Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Konfirmasi KKPR).
  • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Persetujuan KKPR).
  • Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Rekomendasi KKPR).

Konfirmasi KKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara itu, Persetujuan KKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Dengan demikian, keberadaan KKPR menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.

Pasal 146 menjelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:

  1. Menaati RTR yang telah ditetapkan.
  2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR.
  3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

Adapun pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui empat instrumen utama, yaitu:

  • Penilaian pelaksanaan KKPR.
  • Penilaian perwujudan RTR.
  • Pemberian insentif dan disinsentif.
  • Pengenaan sanksi.

Ketentuan ini penting karena pemanfaatan ruang harus selalu mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah dapat melakukan tindakan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan penataan ruang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan penataan ruang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa perencanaan dan pemanfaatan ruang tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi juga benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung pengawasan, termasuk melalui penyampaian laporan dan/atau aduan mengenai permasalahan penataan ruang.

Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan tata ruang diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Sengketa Penataan Ruang

PP Nomor 34 Tahun 2026 juga mengatur penyelesaian sengketa penataan ruang.

Berdasarkan Pasal 252, sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang.

Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Sengketa penataan ruang dapat terjadi akibat:

  • Penetapan Rencana Tata Ruang.
  • Penerbitan KKPR atau KKPRL.
  • Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Penyelesaian sengketa pada tahap pertama diupayakan melalui prinsip musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui:

  1. Negosiasi.
  2. Mediasi.
  3. Konsiliasi.

Apabila sengketa terjadi antarpemerintah, penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi.

Pengaturan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan penataan ruang secara musyawarah sebelum menempuh jalur hukum.

6. Pembinaan Penataan Ruang

Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang serta meningkatkan peran masyarakat.

Dalam Pasal 258 dijelaskan bahwa:

  • Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
  • Pemerintah Pusat memberikan pembinaan teknis dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah.
  • Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan masyarakat.
  • Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat.
  • Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan penataan ruang.

Bentuk pembinaan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 260 meliputi:

  • Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
  • Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang.
  • Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
  • Pendidikan dan pelatihan.
  • Penelitian, kajian, dan pengembangan.
  • Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
  • Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
  • Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat.
  • Pengembangan profesi perencana tata ruang.

Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

7. Kelembagaan Penataan Ruang

Untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur pembentukan kelembagaan penataan ruang.

Berdasarkan Pasal 268, dibentuk dua lembaga, yaitu:

A. Komite Penataan Ruang Nasional

Komite Penataan Ruang Nasional dibentuk di tingkat pusat dan bertugas membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

B. Forum Penataan Ruang

Forum Penataan Ruang dibentuk di tingkat daerah dan bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kedua lembaga tersebut bertugas memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang serta menjalankan fungsi koordinasi yang melibatkan berbagai sektor untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan masukan terkait penataan ruang.

Komite Penataan Ruang Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sedangkan Forum Penataan Ruang ditetapkan oleh gubernur, bupati, dan/atau wali kota sesuai kewenangannya.

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan PP Nomor 21 Tahun 2021

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam PP Nomor 34 Tahun 2026 adalah ketentuan peralihan dan pencabutan peraturan sebelumnya.

Dalam Pasal 284 diatur sejumlah ketentuan mengenai proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang sedang berjalan ketika peraturan ini mulai berlaku.

Selain itu, izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya PP ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Ketentuan mengenai izin lokasi perairan atau KKPRL juga diatur demikian.

Pasal 288 mengatur bahwa kegiatan atau ketentuan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penertiban pemanfaatan ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan PP Nomor 34 Tahun 2026.

Hal yang sangat penting adalah ketentuan Pasal 290 yang menyatakan bahwa pada saat PP Nomor 34 Tahun 2026 mulai berlaku, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 289, peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 21 Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 34 Tahun 2026.

Kapan PP Nomor 34 Tahun 2026 Mulai Berlaku?

PP Nomor 34 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Berdasarkan Pasal 291, Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 28 Juli 2026.

Dengan demikian, sejak tanggal tersebut, PP Nomor 34 Tahun 2026 menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan penataan ruang dan mencabut PP Nomor 21 Tahun 2021.

Mengapa PP Nomor 34 Tahun 2026 Penting untuk Dipelajari?

PP Nomor 34 Tahun 2026 penting dipahami oleh berbagai pihak karena pengaturan penataan ruang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan wilayah.

Beberapa pihak yang perlu memperhatikan ketentuan ini antara lain:

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan penataan ruang.
  2. Pelaku usaha dan investor, agar kegiatan usaha dan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang serta ketentuan KKPR.
  3. Pengembang properti dan pengembang kawasan, untuk memastikan lokasi dan kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang.
  4. Masyarakat, agar memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  5. Akademisi dan praktisi tata ruang, sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam memahami kebijakan penataan ruang di Indonesia.

Dengan memahami peraturan ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Download PP Nomor 34 Tahun 2026 PDF

Bagi masyarakat, aparatur pemerintah, pelaku usaha, mahasiswa, maupun pihak lain yang membutuhkan dokumen resmi peraturan ini, silakan mengunduh file PDF PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui tautan yang disediakan di bawah ini.

DOWNLOAD PP NOMOR 34 TAHUN 2026 PDF

Dokumen ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk mempelajari ketentuan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia.

Kesimpulan

PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan peraturan penting yang mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, penyelesaian sengketa, pembinaan, hingga kelembagaan.

Peraturan ini juga mencabut dan menggantikan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat, perlu memahami ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 34 Tahun 2026 agar penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan secara tertib, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu PP Nomor 34 Tahun 2026?

PP Nomor 34 Tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, penyelesaian sengketa, pembinaan, dan kelembagaan penataan ruang.

2. Kapan PP Nomor 34 Tahun 2026 ditetapkan dan mulai berlaku?

PP Nomor 34 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Berdasarkan Pasal 291, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 28 Juli 2026.

3. Apa tujuan diterbitkannya PP Nomor 34 Tahun 2026?

Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, mewujudkan ketertiban, mewujudkan keadilan, serta menciptakan keterpaduan dan keselarasan perencanaan tata ruang yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi.

4. Apa saja ruang lingkup yang diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2026?

Terdapat tujuh ruang lingkup utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, sengketa penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan kelembagaan penataan ruang.

5. Apa yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang atau RTR?

Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan hasil perencanaan tata ruang. RTR menjadi acuan bagi kegiatan pembangunan sektoral, pengembangan wilayah dan kawasan, penerbitan KKPR dan KKPRL, pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Apa perbedaan Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR?

Konfirmasi KKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS.

Sementara itu, Persetujuan KKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada dasar rencana tata ruang yang digunakan dalam penerbitan dokumen tersebut.

7. Apakah masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan tata ruang?

Ya. PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTR melalui konsultasi publik. Masyarakat dapat memberikan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan terhadap rencana tata ruang.

8. Bagaimana jika seseorang atau badan usaha memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan RTR?

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa penataan ruang?

Penyelesaian sengketa pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.

10. Apa fungsi Komite Penataan Ruang Nasional dan Forum Penataan Ruang?

Komite Penataan Ruang Nasional dibentuk di tingkat pusat, sedangkan Forum Penataan Ruang dibentuk di tingkat daerah. Keduanya bertugas memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor untuk membantu penyelesaian permasalahan penataan ruang.

11. Apakah PP Nomor 21 Tahun 2021 masih berlaku?

Tidak. Berdasarkan Pasal 290 PP Nomor 34 Tahun 2026, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, Pasal 289 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 34 Tahun 2026.

12. Apakah izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang sudah diterbitkan sebelumnya masih berlaku?

Ya. Berdasarkan Pasal 284, izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2026 tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. Ketentuan serupa juga berlaku terhadap izin lokasi perairan atau KKPRL yang telah diterbitkan sebelumnya.

13. Di mana bisa mendapatkan dokumen lengkap PP Nomor 34 Tahun 2026?

Dokumen lengkap PP Nomor 34 Tahun 2026 dapat diunduh dalam format PDF melalui tautan download yang disediakan pada artikel ini. Dokumen tersebut terdiri atas 271 halaman dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mempelajari seluruh ketentuan penyelenggaraan penataan ruang.

Catatan: Artikel ini merupakan ringkasan dan penjelasan beberapa ketentuan penting dalam PP Nomor 34 Tahun 2026. Untuk memahami seluruh ketentuan secara lengkap, pembaca tetap disarankan mempelajari naskah resmi Peraturan Pemerintah tersebut.