
Keputusan Menteri Haji dan Umrah KMHU Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji. Penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menetapkan pedoman khusus mengenai seleksi dan/atau penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji.
Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 merupakan pedoman atau juknis Seleksi Petugas Haji yang mulai berlaku 2027/2028 ini penting dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional melalui proses seleksi dan/atau penunjukan petugas yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
Dengan memahami ketentuan
ini, calon petugas maupun instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah
haji diharapkan dapat mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Melalui keputusan ini,
proses rekrutmen petugas haji diarahkan agar berlangsung secara tertib,
terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
Bagi masyarakat, ASN, tenaga
kesehatan, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, maupun
tenaga profesional yang berminat menjadi petugas haji, memahami ketentuan ini
merupakan hal yang sangat penting.
Jenis dan Kategori Petugas Haji
Dalam Keputusan Menteri Haji
dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, petugas penyelenggara ibadah haji dibagi menjadi
tiga kelompok utama, yaitu:
1. Petugas Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH)
PPIH merupakan petugas yang
ditetapkan oleh Menteri Haji dan Umrah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan
dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional
ibadah haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
- PPIH terdiri atas:
- PPIH Pusat.
- PPIH Arab Saudi.
- PPIH Embarkasi.
- PPIH Kloter.
2. Pendukung Petugas
Penyelenggara Ibadah Haji (Pendukung PPIH)
Pendukung PPIH merupakan
personel yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu tugas dan fungsi PPIH.
- Pendukung PPIH terdiri atas:
- Pendukung PPIH Pusat.
- Pendukung PPIH Arab Saudi.
- Pendukung PPIH Embarkasi.
3. Petugas Haji Daerah (PHD)
Petugas Haji Daerah
merupakan petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan
Haji dan Umrah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta
pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji.
PHD terdiri atas:
- Petugas pelayanan umum.
- Petugas pelayanan kesehatan.
Bidang Layanan Petugas Haji
Keputusan Menteri ini juga
mengatur berbagai bidang pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah
haji.
1. Bidang Layanan PPIH Pusat
Bidang layanan PPIH Pusat
paling sedikit meliputi:
- Petugas haji dan bimbingan
ibadah jemaah. - Pengawasan ibadah haji
khusus. - Kesehatan.
- Dalam negeri.
- Luar negeri.
- Layanan data dan teknologi
informasi. - Pelindungan jemaah dan
petugas. - Hubungan masyarakat dan
informasi haji. - Pemantauan dan evaluasi.
- Dukungan manajemen.
2. Bidang Layanan PPIH Arab
Saudi
Bidang layanan PPIH Arab
Saudi paling sedikit meliputi:
- Bimbingan ibadah.
- Pengawasan.
- Kesehatan.
- Akomodasi.
- Konsumsi.
- Transportasi.
- Kedatangan dan
keberangkatan. - Media Center Haji.
- Pelindungan jemaah.
- Layanan data dan teknologi
informasi. - Layanan jemaah lanjut usia
dan penyandang disabilitas. - Kesekretariatan.
3. Bidang Layanan PPIH
Embarkasi
Bidang layanan PPIH
Embarkasi paling sedikit meliputi:
- Pembinaan jemaah dan
petugas. - Penerimaan dan
pemberangkatan jemaah. - Kesehatan.
- Konsumsi.
- Dokumen.
- Akomodasi.
- Perbekalan.
- Layanan data dan teknologi
informasi. - Keamanan.
- Penerbangan.
- Imigrasi.
- Layanan jemaah lanjut usia
dan penyandang disabilitas. - Kepabeanan dan cukai.
- Hubungan masyarakat.
- Kesekretariatan.
4. Bidang Layanan PPIH
Kloter
PPIH Kloter terdiri atas:
- Ketua Kloter.
- Pembimbing ibadah haji.
- Tenaga kesehatan haji.
5. Bidang Layanan Petugas
Haji Daerah
PHD terdiri atas:
- Tenaga layanan umum.
- Tenaga layanan kesehatan.
Persyaratan Umum Calon Petugas Haji
- Calon PPIH, Pendukung PPIH,
dan PHD wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum sebagai berikut: - Warga Negara Indonesia.
- Beragama Islam, dengan
pengecualian untuk PPIH Embarkasi, Pendukung PPIH Embarkasi, PPIH Pusat, dan
Pendukung PPIH Pusat. - Sehat jasmani dan rohani
yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. - Tidak sedang dalam keadaan
hamil bagi wanita. - Memiliki izin suami bagi
pelamar wanita yang telah berkeluarga. - Berkomitmen penuh dalam
pelayanan jemaah haji. - Memiliki integritas,
kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka
dalam proses hukum pidana. - Memiliki identitas
kependudukan yang sah. - Memiliki kepesertaan aktif
BPJS Kesehatan. - Bagi ASN, anggota TNI/POLRI,
dan karyawan, wajib menyertakan bukti tertulis izin dari pimpinan tertinggi
bidang sumber daya manusia pada instansi atau kantor asal sejak awal
pendaftaran. - Mampu mengoperasikan
aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android dan/atau iOS. - Diutamakan mampu
berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris. - PPIH Arab Saudi dan PPIH
Kloter tidak sedang menjalani tugas belajar. - Pasangan suami istri
dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Arab
Saudi, dan PHD pada tahun yang sama. - Calon PHD harus mendapatkan
rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi. - Selain persyaratan tersebut,
terdapat ketentuan mengenai asal calon petugas dari unsur kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam,
dan tenaga profesional sesuai kategori penugasannya.
Catatan penting: Keputusan
ini juga mengatur bahwa seseorang tidak menjadi PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi,
dan PHD sebanyak tiga kali terhitung sejak tahun 2023, kecuali calon petugas
yang ditetapkan melalui mekanisme penunjukan dan calon Pendukung PPIH.
Persyaratan Khusus Calon Petugas Haji
Selain persyaratan umum,
terdapat persyaratan khusus sesuai dengan bidang tugas dan jalur seleksi.
1. Persyaratan PPIH Arab
Saudi
Beberapa ketentuan khusus
berdasarkan bidang tugas antara lain:
a. Pelaksana Akomodasi,
Konsumsi, dan Transportasi
- Usia minimal 25 tahun.
- Usia maksimal 55 tahun pada
saat mendaftar.
b. Pelaksana Kesehatan
- Usia minimal 27 tahun dan maksimal
55 tahun. - Memiliki pengalaman kerja
minimal dua tahun sesuai peminatan. - Memiliki ijazah sesuai
peminatan tugas. - Tenaga medis, perawat,
apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) wajib memiliki STR dan SIP yang masih
berlaku, dengan ketentuan khusus apabila SIP sedang dalam proses perpanjangan. - Untuk penugasan tertentu
diutamakan memiliki sertifikat kegawatdaruratan. - Pengelola kesehatan haji
melampirkan SK atau dokumen penugasan pengelola kesehatan haji.
c. Pelaksana Bimbingan dan
Konsultan Ibadah
- Usia minimal 35 tahun dan
maksimal 60 tahun. - Telah menunaikan ibadah
haji. - Memiliki sertifikat
pembimbing ibadah haji.
d. Pelaksana Layanan Data
dan Informasi
- Usia minimal 25 tahun dan
maksimal 55 tahun. - Bertugas sebagai operator
layanan data dan informasi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit tiga
tahun sesuai ketentuan. - Mampu mengoperasikan
aplikasi layanan data dan informasi serta pengolahan data. - Diutamakan pernah mengikuti
bimbingan teknis layanan data dan informasi.
e. Pelaksana Media Center
Haji
- Usia minimal 25 tahun dan
maksimal 55 tahun. - Merupakan jurnalis pada
perusahaan media yang telah terverifikasi di Dewan Pers atau pegawai yang
membidangi hubungan masyarakat pada Kantor Kementerian.
f. Pelaksana Pelindungan
Jemaah
- Usia minimal 25 tahun dan
maksimal 55 tahun. - Berasal dari unsur
TNI/POLRI. - Memiliki pangkat paling
tinggi Mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi untuk POLRI. - Mendapatkan izin tertulis
dari pimpinan Mabes TNI/POLRI.
g. Pelaksana Layanan Jemaah
Lansia dan Penyandang Disabilitas
- Usia minimal 25 tahun dan
maksimal 45 tahun. - Diutamakan memiliki
pengetahuan atau pengalaman menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas. - Diutamakan memiliki
kemampuan bahasa isyarat bagi pelayanan penyandang disabilitas.
Persyaratan Pendukung PPIH Arab Saudi
Pendukung PPIH Arab Saudi
melalui jalur seleksi dapat berasal dari Warga Negara Indonesia yang tinggal di
Arab Saudi (Mukimin) dan mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan
Timur Tengah.
a. WNI yang tinggal di Arab
Saudi (Mukimin)
- Beberapa persyaratannya
meliputi: - Usia minimal 20 tahun dan
maksimal 55 tahun. - Memiliki izin tinggal resmi
(Iqamah) minimal sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya. - Memiliki paspor dan visa
yang masih berlaku sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya. - Memiliki SIM Arab Saudi bagi
peminatan pengemudi. - Diutamakan memiliki
pengalaman kerja sesuai bidang. - Dapat berbahasa Indonesia
dengan baik. - Memiliki catatan kinerja
yang baik apabila pernah bertugas. - Mendapatkan izin dan
penugasan dari atasan langsung pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Jeddah. - Mendapatkan izin tertulis
dari kafil atau sponsor. - Menandatangani surat
pernyataan dan pakta integritas. - Memiliki tasreh masuk Makkah
atau tasreh amal/tasreh kerja. - Memiliki rekening aktif bank
konvensional di Indonesia.
b. Mahasiswa Indonesia di
perguruan tinggi kawasan Timur Tengah
Persyaratan khususnya
meliputi:
- Usia minimal 20 tahun dan
maksimal 45 tahun. - Menandatangani surat
pernyataan dan pakta integritas yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia
setempat. - Memperoleh izin tertulis
dari perguruan tinggi dan/atau Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Persyaratan PPIH Kloter
a. Pembimbing Ibadah
- Usia minimal 35 tahun dan
maksimal 60 tahun. - Telah menunaikan ibadah
haji. - Memiliki sertifikat
pembimbing ibadah. - Berpendidikan paling rendah
Strata Satu (S1).
b. Petugas Kesehatan
- Usia minimal 25 tahun dan
maksimal 57 tahun. - Memiliki pengalaman kerja
minimal dua tahun sesuai peminatan. - Memiliki STR dan SIP yang
masih berlaku sesuai ketentuan. - Menyertakan sertifikat
kegawatdaruratan. - Memiliki ijazah sesuai
peminatan tugas. - Bersedia melaksanakan tugas
administrasi dan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan jemaah sesuai
perintah pimpinan.
Persyaratan Petugas Haji Daerah (PHD)
PHD dibagi menjadi dua
bidang pelayanan.
a. Pelayanan Umum
- Usia minimal 30 tahun dan
maksimal 55 tahun. - Pendidikan paling rendah
sarjana atau sederajat. - Memiliki kemampuan
manajerial berupa pengalaman memimpin organisasi, lembaga, atau instansi. - Diutamakan mampu berbahasa
Arab dan/atau Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga resmi.
b. Pelayanan Kesehatan
- Usia minimal 27 tahun dan
maksimal 55 tahun. - Berprofesi sebagai dokter
atau tenaga keperawatan. - Memiliki STR dan SIP sesuai
ketentuan. - Diutamakan sudah menunaikan
ibadah haji. - Diutamakan mampu berbahasa
Arab dan/atau Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat lembaga resmi. - PHD tidak boleh menjabat
sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, atau pejabat
forum komunikasi pimpinan daerah.
Mekanisme Seleksi dan Penunjukan Petugas Haji
Keputusan Menteri Haji dan
Umrah Nomor 78 Tahun 2026 membedakan proses pengangkatan petugas melalui dua
kategori, yaitu seleksi dan penunjukan.
1. Kategori Seleksi meliputi: PPIH
Arab Saudi; Pendukung
PPIH Arab Saudi; PPIH
Kloter; Petugas
Haji Daerah (PHD).
2. Kategori Penunjukan
meliputi: PPIH Pusat; Pendukung PPIH Pusat; PPIH Arab Saudi; Pendukung PPIH Arab Saudi; PPIH Embarkasi; Pendukung PPIH Embarkasi; PPIH Kloter.
Download KMHU Nomor
78 Tahun 2026
Bagi masyarakat, ASN, tenaga
kesehatan, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan
pihak-pihak yang membutuhkan dokumen resmi mengenai pedoman seleksi petugas
haji, silakan mengunduh dokumen berikut.
[DOWNLOAD KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN
UMRAH NOMOR 78 TAHUN 2026]
Nama Dokumen: Pedoman Seleksi dan/atau
Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara
Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah.
Semoga informasi pedoman atau juknis Seleksi Petugas Haji yang mulai berlaku 2027/2028 ini bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak yang membutuhkan referensi mengenai seleksi dan penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji.