Keputusan Menteri Haji dan Umrah KMHU Nomor 78 Tahun 2026

Keputusan Menteri Haji dan Umrah KMHU Nomor 78 Tahun 2026


Keputusan Menteri Haji dan Umrah KMHU Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji. Penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menetapkan pedoman khusus mengenai seleksi dan/atau penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji.

 

Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 merupakan pedoman atau juknis Seleksi Petugas Haji yang mulai berlaku 2027/2028 ini penting dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional melalui proses seleksi dan/atau penunjukan petugas yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

 

Dengan memahami ketentuan ini, calon petugas maupun instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji diharapkan dapat mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Melalui keputusan ini, proses rekrutmen petugas haji diarahkan agar berlangsung secara tertib, terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

 

Bagi masyarakat, ASN, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, maupun tenaga profesional yang berminat menjadi petugas haji, memahami ketentuan ini merupakan hal yang sangat penting.

 

Jenis dan Kategori Petugas Haji

Dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, petugas penyelenggara ibadah haji dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

PPIH merupakan petugas yang ditetapkan oleh Menteri Haji dan Umrah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.

  • PPIH terdiri atas:
  • PPIH Pusat.
  • PPIH Arab Saudi.
  • PPIH Embarkasi.
  • PPIH Kloter.

 

2. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Pendukung PPIH)

Pendukung PPIH merupakan personel yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu tugas dan fungsi PPIH.

  • Pendukung PPIH terdiri atas:
  • Pendukung PPIH Pusat.
  • Pendukung PPIH Arab Saudi.
  • Pendukung PPIH Embarkasi.

 

3. Petugas Haji Daerah (PHD)

Petugas Haji Daerah merupakan petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji.

PHD terdiri atas:

  • Petugas pelayanan umum.
  • Petugas pelayanan kesehatan.

 

Bidang Layanan Petugas Haji

Keputusan Menteri ini juga mengatur berbagai bidang pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

1. Bidang Layanan PPIH Pusat

Bidang layanan PPIH Pusat paling sedikit meliputi:

  • Petugas haji dan bimbingan
    ibadah jemaah.
  • Pengawasan ibadah haji
    khusus.
  • Kesehatan.
  • Dalam negeri.
  • Luar negeri.
  • Layanan data dan teknologi
    informasi.
  • Pelindungan jemaah dan
    petugas.
  • Hubungan masyarakat dan
    informasi haji.
  • Pemantauan dan evaluasi.
  • Dukungan manajemen.

 

2. Bidang Layanan PPIH Arab Saudi

Bidang layanan PPIH Arab Saudi paling sedikit meliputi:

  • Bimbingan ibadah.
  • Pengawasan.
  • Kesehatan.
  • Akomodasi.
  • Konsumsi.
  • Transportasi.
  • Kedatangan dan
    keberangkatan.
  • Media Center Haji.
  • Pelindungan jemaah.
  • Layanan data dan teknologi
    informasi.
  • Layanan jemaah lanjut usia
    dan penyandang disabilitas.
  • Kesekretariatan.

 

3. Bidang Layanan PPIH Embarkasi

Bidang layanan PPIH Embarkasi paling sedikit meliputi:

  • Pembinaan jemaah dan
    petugas.
  • Penerimaan dan
    pemberangkatan jemaah.
  • Kesehatan.
  • Konsumsi.
  • Dokumen.
  • Akomodasi.
  • Perbekalan.
  • Layanan data dan teknologi
    informasi.
  • Keamanan.
  • Penerbangan.
  • Imigrasi.
  • Layanan jemaah lanjut usia
    dan penyandang disabilitas.
  • Kepabeanan dan cukai.
  • Hubungan masyarakat.
  • Kesekretariatan.

 

4. Bidang Layanan PPIH Kloter

PPIH Kloter terdiri atas:

  • Ketua Kloter.
  • Pembimbing ibadah haji.
  • Tenaga kesehatan haji.

 

5. Bidang Layanan Petugas Haji Daerah

PHD terdiri atas:

  • Tenaga layanan umum.
  • Tenaga layanan kesehatan.

 

Persyaratan Umum Calon Petugas Haji

  • Calon PPIH, Pendukung PPIH,
    dan PHD wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum sebagai berikut:
  • Warga Negara Indonesia.
  • Beragama Islam, dengan
    pengecualian untuk PPIH Embarkasi, Pendukung PPIH Embarkasi, PPIH Pusat, dan
    Pendukung PPIH Pusat.
  • Sehat jasmani dan rohani
    yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  • Tidak sedang dalam keadaan
    hamil bagi wanita.
  • Memiliki izin suami bagi
    pelamar wanita yang telah berkeluarga.
  • Berkomitmen penuh dalam
    pelayanan jemaah haji.
  • Memiliki integritas,
    kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka
    dalam proses hukum pidana.
  • Memiliki identitas
    kependudukan yang sah.
  • Memiliki kepesertaan aktif
    BPJS Kesehatan.
  • Bagi ASN, anggota TNI/POLRI,
    dan karyawan, wajib menyertakan bukti tertulis izin dari pimpinan tertinggi
    bidang sumber daya manusia pada instansi atau kantor asal sejak awal
    pendaftaran.
  • Mampu mengoperasikan
    aplikasi komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android dan/atau iOS.
  • Diutamakan mampu
    berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.
  • PPIH Arab Saudi dan PPIH
    Kloter tidak sedang menjalani tugas belajar.
  • Pasangan suami istri
    dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Arab
    Saudi, dan PHD pada tahun yang sama.
  • Calon PHD harus mendapatkan
    rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi.
  • Selain persyaratan tersebut,
    terdapat ketentuan mengenai asal calon petugas dari unsur kementerian/lembaga,
    pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam,
    dan tenaga profesional sesuai kategori penugasannya.

Catatan penting: Keputusan ini juga mengatur bahwa seseorang tidak menjadi PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, dan PHD sebanyak tiga kali terhitung sejak tahun 2023, kecuali calon petugas yang ditetapkan melalui mekanisme penunjukan dan calon Pendukung PPIH.

 

Persyaratan Khusus Calon Petugas Haji

Selain persyaratan umum, terdapat persyaratan khusus sesuai dengan bidang tugas dan jalur seleksi.

1. Persyaratan PPIH Arab Saudi

Beberapa ketentuan khusus berdasarkan bidang tugas antara lain:

a. Pelaksana Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

  • Usia minimal 25 tahun.
  • Usia maksimal 55 tahun pada
    saat mendaftar.

b. Pelaksana Kesehatan

  • Usia minimal 27 tahun dan maksimal
    55 tahun.
  • Memiliki pengalaman kerja
    minimal dua tahun sesuai peminatan.
  • Memiliki ijazah sesuai
    peminatan tugas.
  • Tenaga medis, perawat,
    apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) wajib memiliki STR dan SIP yang masih
    berlaku, dengan ketentuan khusus apabila SIP sedang dalam proses perpanjangan.
  • Untuk penugasan tertentu
    diutamakan memiliki sertifikat kegawatdaruratan.
  • Pengelola kesehatan haji
    melampirkan SK atau dokumen penugasan pengelola kesehatan haji.

 

c. Pelaksana Bimbingan dan Konsultan Ibadah

  • Usia minimal 35 tahun dan
    maksimal 60 tahun.
  • Telah menunaikan ibadah
    haji.
  • Memiliki sertifikat
    pembimbing ibadah haji.

 

d. Pelaksana Layanan Data dan Informasi

  • Usia minimal 25 tahun dan
    maksimal 55 tahun.
  • Bertugas sebagai operator
    layanan data dan informasi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit tiga
    tahun sesuai ketentuan.
  • Mampu mengoperasikan
    aplikasi layanan data dan informasi serta pengolahan data.
  • Diutamakan pernah mengikuti
    bimbingan teknis layanan data dan informasi.

 

e. Pelaksana Media Center Haji

  • Usia minimal 25 tahun dan
    maksimal 55 tahun.
  • Merupakan jurnalis pada
    perusahaan media yang telah terverifikasi di Dewan Pers atau pegawai yang
    membidangi hubungan masyarakat pada Kantor Kementerian.

 

f. Pelaksana Pelindungan Jemaah

  • Usia minimal 25 tahun dan
    maksimal 55 tahun.
  • Berasal dari unsur
    TNI/POLRI.
  • Memiliki pangkat paling
    tinggi Mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi untuk POLRI.
  • Mendapatkan izin tertulis
    dari pimpinan Mabes TNI/POLRI.

 

g. Pelaksana Layanan Jemaah Lansia dan Penyandang Disabilitas

  • Usia minimal 25 tahun dan
    maksimal 45 tahun.
  • Diutamakan memiliki
    pengetahuan atau pengalaman menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas.
  • Diutamakan memiliki
    kemampuan bahasa isyarat bagi pelayanan penyandang disabilitas.

 

Persyaratan Pendukung PPIH Arab Saudi

Pendukung PPIH Arab Saudi melalui jalur seleksi dapat berasal dari Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin) dan mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah.

a. WNI yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin)

  • Beberapa persyaratannya
    meliputi:
  • Usia minimal 20 tahun dan
    maksimal 55 tahun.
  • Memiliki izin tinggal resmi
    (Iqamah) minimal sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya.
  • Memiliki paspor dan visa
    yang masih berlaku sampai tanggal 30 Muharram tahun berikutnya.
  • Memiliki SIM Arab Saudi bagi
    peminatan pengemudi.
  • Diutamakan memiliki
    pengalaman kerja sesuai bidang.
  • Dapat berbahasa Indonesia
    dengan baik.
  • Memiliki catatan kinerja
    yang baik apabila pernah bertugas.
  • Mendapatkan izin dan
    penugasan dari atasan langsung pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
    Jeddah.
  • Mendapatkan izin tertulis
    dari kafil atau sponsor.
  • Menandatangani surat
    pernyataan dan pakta integritas.
  • Memiliki tasreh masuk Makkah
    atau tasreh amal/tasreh kerja.
  • Memiliki rekening aktif bank
    konvensional di Indonesia.

 

b. Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi kawasan Timur Tengah

Persyaratan khususnya meliputi:

  • Usia minimal 20 tahun dan
    maksimal 45 tahun.
  • Menandatangani surat
    pernyataan dan pakta integritas yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia
    setempat.
  • Memperoleh izin tertulis
    dari perguruan tinggi dan/atau Perwakilan Republik Indonesia setempat.

 

Persyaratan PPIH Kloter

a. Pembimbing Ibadah

  • Usia minimal 35 tahun dan
    maksimal 60 tahun.
  • Telah menunaikan ibadah
    haji.
  • Memiliki sertifikat
    pembimbing ibadah.
  • Berpendidikan paling rendah
    Strata Satu (S1).

b. Petugas Kesehatan

  • Usia minimal 25 tahun dan
    maksimal 57 tahun.
  • Memiliki pengalaman kerja
    minimal dua tahun sesuai peminatan.
  • Memiliki STR dan SIP yang
    masih berlaku sesuai ketentuan.
  • Menyertakan sertifikat
    kegawatdaruratan.
  • Memiliki ijazah sesuai
    peminatan tugas.
  • Bersedia melaksanakan tugas
    administrasi dan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan jemaah sesuai
    perintah pimpinan.

 

Persyaratan Petugas Haji Daerah (PHD)

PHD dibagi menjadi dua bidang pelayanan.

a. Pelayanan Umum

  • Usia minimal 30 tahun dan
    maksimal 55 tahun.
  • Pendidikan paling rendah
    sarjana atau sederajat.
  • Memiliki kemampuan
    manajerial berupa pengalaman memimpin organisasi, lembaga, atau instansi.
  • Diutamakan mampu berbahasa
    Arab dan/atau Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga resmi.

 

b. Pelayanan Kesehatan

  • Usia minimal 27 tahun dan
    maksimal 55 tahun.
  • Berprofesi sebagai dokter
    atau tenaga keperawatan.
  • Memiliki STR dan SIP sesuai
    ketentuan.
  • Diutamakan sudah menunaikan
    ibadah haji.
  • Diutamakan mampu berbahasa
    Arab dan/atau Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat lembaga resmi.
  • PHD tidak boleh menjabat
    sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, atau pejabat
    forum komunikasi pimpinan daerah.

 

Mekanisme Seleksi dan Penunjukan Petugas Haji

Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 membedakan proses pengangkatan petugas melalui dua kategori, yaitu seleksi dan penunjukan.

1. Kategori Seleksi meliputi: PPIH Arab Saudi; Pendukung PPIH Arab Saudi; PPIH Kloter; Petugas Haji Daerah (PHD).

2. Kategori Penunjukan meliputi: PPIH Pusat; Pendukung PPIH Pusat; PPIH Arab Saudi; Pendukung PPIH Arab Saudi; PPIH Embarkasi; Pendukung PPIH Embarkasi; PPIH Kloter.

Download KMHU Nomor 78 Tahun 2026

Bagi masyarakat, ASN, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan pihak-pihak yang membutuhkan dokumen resmi mengenai pedoman seleksi petugas haji, silakan mengunduh dokumen berikut.

 

[DOWNLOAD KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH NOMOR 78 TAHUN 2026]

 

Nama Dokumen: Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah.

 

Semoga informasi pedoman atau juknis Seleksi Petugas Haji yang mulai berlaku 2027/2028 ini bermanfaat bagi masyarakat dan semua pihak yang membutuhkan referensi mengenai seleksi dan penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji.