Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 Juklak Juknis Jabatan Fungsional Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 Juklak Juknis Jabatan Fungsional Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan.

Peraturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan karier, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan kinerja pejabat fungsional di bidang pendidikan, khususnya Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik.

Kehadiran Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 menjadi hal penting untuk diketahui oleh aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional tersebut. Sebab, peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari kedudukan dan jenjang jabatan, tugas dan ruang lingkup kegiatan, pengangkatan dalam jabatan, pengembangan karier, pengelolaan kinerja, hingga mekanisme kenaikan pangkat dan penyesuaian jabatan.

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 mengatur Juklak Juknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, yakni Jabatan Fungsional (JF) karier PNS kategori keahlian: Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik. Peraturan ini merupakan aturan turunan teknis dari PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026.

Isi Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026

Berikut adalah ringkasan sistematis dari isi pokok peraturan berdasarkan bab yang tersedia dalam dokumen:

1. Kedudukan, Jenis, Jenjang, dan Tugas (Bab II & III)

Keempat jabatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah dengan pembagian peran dan jenjang sebagai berikut:

Jabatan Fungsional Jalur Pendidikan & Tugas Utama Jenjang Jabatan

  • JF Guru Formal (PAUD, Dikdas, Dikmen). Mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid. Terdiri atas Guru Kelas, Mata Pelajaran, BK, dan Pendidikan Khusus. Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
  • JF Pamong Belajar Nonformal. Mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, serta mengembangkan model/alat program pembelajaran masyarakat. Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya
  • JF Pengawas Sekolah Formal. Pemantauan, penilaian, dan pembinaan peningkatan kualitas pembelajaran (dilaksanakan dalam tim kerja). Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
  • JF Penilik Nonformal. Pemantauan, penilaian, dan pembinaan pengelolaan dan pembelajaran satuan pendidikan nonformal (dalam tim kerja). Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama

Penugasan Tambahan: Guru dan Pamong Belajar dapat diberikan penugasan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

2. Penetapan Kebutuhan Formasi (Bab IV)

Kebutuhan dihitung berdasarkan beban kerja (jumlah rombongan belajar, struktur kurikulum, jumlah satuan pendidikan, dan kondisi geografis).

Proses pengusulan hingga verifikasi dilakukan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina (Kemendikdasmen) melalui sistem informasi sebelum diajukan persetujuannya ke KemenPANRB.

3. Mekanisme Pengangkatan dalam Jabatan (Bab V)

Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui tiga jalur utama:

1) Pengangkatan Pertama (dari CPNS): Khusus untuk JF Guru dan JF Pamong Belajar (jenjang Ahli Pertama atau Ahli Muda). Wajib berijazah minimal S-1/D-4, berpredikat kinerja minimal Baik 1 tahun terakhir, dan wajib memiliki Sertifikat Pendidik bagi Guru. (Tidak berlaku bagi Pengawas Sekolah dan Penilik).

2) Perpindahan dari Jabatan Lain:

  • Kualifikasi: Minimal S-1/D-4 (untuk jenjang Utama pada Pengawas Sekolah dan Penilik wajib S-2). Wajib memiliki Sertifikat Pendidik (bagi Guru dan Pengawas Sekolah) serta lulus Uji Kompetensi.
  • Pengalaman Manajerial (Khusus Pengawas & Penilik): Minimal 2 tahun pengalaman sebagai Kepala Sekolah (untuk Pengawas) atau Kepala SKB (untuk Penilik); atau minimal 4 tahun jika pengalaman manajerialnya di luar jabatan kepala tersebut (misal: Wakil Kepala Sekolah, pejabat struktural pendidikan).
  • Batas Usia: Maksimal 53 tahun (Ahli Pertama/Muda), 55 tahun (Ahli Madya & Guru Ahli Utama dari JPT), dan 60 tahun (Penilik Ahli Utama dari JPT). Untuk perpindahan antar-JF setara, batas usia maksimal adalah 58 tahun (Guru Utama), 63 tahun (Penilik Utama), atau 1 tahun sebelum BUP (untuk jenjang Pertama hingga Madya).

3) Promosi:

  • Promosi Diagonal (ke/dari JF): Membutuhkan predikat kinerja minimal Sangat Baik selama 2 tahun terakhir, rekam jejak bersih dari hukuman disiplin 3 tahun terakhir, dan lulus Uji Kompetensi.
  • Kenaikan Jenjang Jabatan: Wajib memenuhi Angka Kredit Kumulatif, lulus Uji Kompetensi, dan predikat kinerja minimal Baik 1 tahun terakhir.

4. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali (Bab VI)

  • Alasan Pemberhentian: Mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS, cuti di luar tanggungan negara (CLTN), tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan penuh pada jabatan struktural/pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan (kinerja Kurang/Sangat Kurang yang tidak membaik setelah 6 bulan pembinaan, tidak memenuhi standar kompetensi, atau tidak sehat jasmani/rohani).
  • Larangan Kembali: Pejabat yang diberhentikan karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan tidak dapat diangkat kembali pada JF yang sama.

5. Pengelolaan Kinerja & Konversi Angka Kredit (Bab VII)

  • Pejabat Penilai Kinerja: Kepala Satuan Pendidikan (untuk Guru/Pamong Belajar) atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Pendidikan (untuk Kepala Sekolah, Kepala SKB, Pengawas Sekolah, dan Penilik). [1]
  • Siklus Kinerja: Penetapan SKP paling lambat 31 Januari, pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi kinerja (periodik bulanan/triwulanan serta tahunan paling lambat pertengahan Januari tahun berikutnya). [1]
  • Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit:

o Sangat Baik: 150% dari koefisien tahunan

o Baik: 100% dari koefisien tahunan

o Cukup / Butuh Perbaikan: 75% dari koefisien tahunan

o Kurang: 50% dari koefisien tahunan

o Sangat Kurang: 25% dari koefisien tahunan

  • Tambahan Ijazah Baru: Perolehan ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi memberikan tambahan 25% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat (diberikan 1 kali penilaian dengan syarat kinerja minimal Baik).

6. Pengembangan Kompetensi & Uji Kompetensi (Bab VIII & IX)

  • Pengembangan Kompetensi: Wajib dilakukan berkelanjutan (pelatihan, lokakarya, magang, komunitas belajar, dll.) berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja.
    • Uji Kompetensi (Ukom):

o Diselenggarakan oleh Kemendikdasmen (minimal 2 kali setahun) secara daring/luring melalui tes tertulis, wawancara, atau metode lain.

o Sertifikat dan rekomendasi hasil Ukom berlaku selama 3 tahun. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti Ukom kembali.

Kenaikan Pangkat (Bab X — Bagian Awal)

  • Kenaikan Pangkat Bersamaan Kenaikan Jenjang: Jika Angka Kredit sudah terpenuhi dan lulus Ukom tetapi formasi jenjang jabatan baru belum tersedia, PNS tetap dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi (syarat minimal 2 tahun di pangkat terakhir dan kinerja minimal Baik 2 tahun terakhir).
  • Kebutuhan Angka Kredit Pertama: Kenaikan pangkat pada jenjang Ahli Pertama (III/a ke III/b, dan III/b ke III/c) membutuhkan paling sedikit 50 Angka Kredit.

Ketentuan Peralihan dan Penyesuaian Jabatan

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 juga memuat ketentuan peralihan untuk memberikan pedoman dalam proses penyesuaian jabatan fungsional berdasarkan ketentuan yang baru.

Salah satu hal yang diatur adalah penyesuaian Guru ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, atau Penilik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian tersebut dilaksanakan paling lama dua tahun terhitung sejak PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan diundangkan.

Selain itu, Guru yang belum disesuaikan nomenklatur jenjang jabatannya harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini paling lama satu tahun sejak Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 diundangkan.

Peraturan ini juga mengatur penetapan Angka Kredit bagi pejabat fungsional yang mengalami penyesuaian jabatan.

Lampiran Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 dilengkapi dengan empat lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Keempat lampiran tersebut meliputi:

1) Lampiran I: Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.**

Lampiran ini menjelaskan ruang lingkup serta cakupan kegiatan setiap jenjang jabatan fungsional.

2) Lampiran II: Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Jenjang Jabatan.**

Lampiran ini memuat ketentuan Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional.

3) Lampiran III: Penghitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Rutin Secara Otomatis dan Kenaikan Pangkat Istimewa bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus.**

Lampiran ini memberikan pedoman penghitungan Angka Kredit beserta contoh penerapannya bagi Guru yang bertugas di daerah khusus.

4) Lampiran IV: Nomenklatur Jenjang JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.**

Lampiran ini memuat penyesuaian nomenklatur jenjang jabatan fungsional, termasuk tabel perbandingan nomenklatur jabatan sebelumnya dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026.

Tanggal Penetapan dan Pemberlakuan

Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Peraturan ini kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 797.

Sesuai Pasal 91, Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 16 November 2026.

Download Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026

Bagi Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik, serta pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pendidikan, penting untuk membaca dan mempelajari dokumen peraturan ini secara lengkap.

Dengan memahami ketentuan yang tercantum di dalamnya, diharapkan para pejabat fungsional dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, persyaratan pengembangan karier, mekanisme pengangkatan, serta ketentuan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan.

Dokumen lengkap Permendikdasmen No 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan dapat diunduh melalui lampiran PDF yang disediakan pada postingan ini.

Silakan unduh dokumennya untuk dijadikan referensi dan pedoman dalam memahami ketentuan terbaru mengenai Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik.

DOWNLOAD PERMENDIKDASMEN NO 28 TAHUN 2026 (DISINI)

Demikian informasi tentang Permendikdasmen Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Semoga ada manfaatnya